Filipina Akan Tutup 175 Perusahaan Judi Online

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan tidak ingin pemerintah melarang bisnis perjudian, meski mengaku bahwa dirinya bukanlah penggemar judi online. Pernyataan itu disampaikan Duterte, Rabu (4/9/2019),menanggapi permintaan China yang ingin pemerintah Filipina melarang perjudian di negaranya. Duterte tidak ingin melarang perjudian karena akan merugikan perekonomian negara. Duterte, pada akhir 2016, mendukung langkah regulator permainan Filipina untuk melisensi perjudian online.

Presiden berusia 74 tahun itu bahkan menyebut perjudian online sebagai “perbuatan bodoh” dan tidak akan pernah memberi izin seandainya ada banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. “Kami memutuskan untuk mengambil manfaat demi kepentingan negara. Saya memutuskan bahwa kami membutuhkannya,” kata Duterte dalam konferensi pers yang disiarkan televisi. Duterte juga memperingatkan kepada pihak operator perjudian online untuk tidak menghindari membayar biaya mereka.

Perusahaan judi online, yang lebih dikenal sebagai operator perjudian offshore Filipina atau POGO, dianggap sebagai berkah bagi perekonomian lokal, menarik banyak pengunjung di China, serta memicu permintaan properti serta belanja ritel.

POGO, yang melarang warga Filipina untuk ikut bermain, berkontribusi pada pemasukan kas nasional melalui biaya lisensi. Dilansir Reuters, regulator permainan Filipina telah mengeluarkan lisensi untuk 60 perusahaan perjudian online. Namun pada 19 Agustus melarang lisensi untuk perusahaan perjudian online baru karena anggota parlemen dan sejumlah menteri telah menyerukan kontrol yang lebih ketat terhadap pengunjung asal China. Alasannya, banyak dari mereka yang merupakan pekerja ilegal yang kehadirannya telah memicu kekhawatiran terhadap masalah keamanan.

Pemerintah China mengatakan, setelah langkah itu, mengharap Filipina akan melangkah lebih jauh dengan melarang permainan perjudian online untuk mendukung tindakan kerasnya terhadap perjudian lintas batas. Bank sentral Filipina dan badan anti-pencucian uang telah mempelajari ruang lingkup industri perjudian online untuk menentukan dampaknya terhadap perekonomian jika mereka berhenti beroperasi. Berbeda dengan Filipina, Kamboja pada bulan lalu telah memenuhi permintaan China untuk melarang perjudian online, sebuah industri yang mendatangkan investasi dari China, tetapi juga kerap dimanfaatkan oleh penjahat asing untuk melakukan pemerasan.

Filipina akan menghentikan operasi 175 perusahaan perjudian lepas pantai dan mendeportasi sekitar 40.000 pekerja China . Hal itu diungkapkan seorang pejabat Kementerian Kehakiman Filipina, Senin (26/9/2022), sebagai bagian dari tindakan keras terhadap industri game online yang terkenal buram.

Sektor ini muncul di Filipina pada tahun 2016 dan tumbuh secara eksponensial, karena operator memanfaatkan undang-undang permainan liberal negara itu untuk menargetkan pelanggan di China, tempat perjudian dilarang.

Filipina Evakuasi Warga dari Pesisir Pantai Pada puncaknya, operator perjudian lepas pantai Filipina, atau POGO, mempekerjakan lebih dari 300.000 pekerja China, tetapi pandemi dan pajak yang lebih tinggi telah memaksa banyak orang untuk beroperasi di tempat lain.

“Penumpasan itu dipicu oleh laporan pembunuhan, penculikan dan kejahatan lain yang dilakukan oleh warga negara China terhadap sesama warga negara China,” kata juru bicara Kementerian Kehakiman Filipina, Jose Dominic Clavano.

“POGO yang ditargetkan untuk ditutup memiliki izin yang kedaluwarsa atau dicabut, untuk pelanggaran seperti tidak membayar biaya pemerintah,” kata Clavano. Ia menambahkan, deportasi pekerja China akan dimulai bulan depan.

Pemerintah menghasilkan 7,2 miliar peso (USD$22,21 juta) pada tahun 2020 dan 3,9 miliar peso tahun lalu dalam biaya POGO saja, menurut Kementerian Keuangan. Para ekonom memperkirakan jumlah yang jauh lebih besar dihabiskan untuk pajak, pengeluaran pekerja dan sewa kantor.

Kedutaan China di Manila dalam sebuah pernyataan mengatakan, Beijing mendukung deportasi dan tindakan keras terhadap kejahatan terkait POGO, menambahkan pemerintah “dengan tegas menentang dan mengambil tindakan keras untuk memerangi perjudian”.

Regulator Filipina, yang baru-baru ini mengatakan ada 30 perusahaan POGO berlisensi versus 60 sebelum pandemi, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Konsultan real estate Leechiu Property Consultants memperkirakan bahwa keluarnya industri POGO akan meninggalkan ruang kantor kosong seluas 1,05 juta meter persegi (259 hektar) – sepertiga dari ukuran Central Park di New York – dan 8,9 miliar peso (USD151 juta) dalam sewa tahunan sebelumnya.

Sektor ini mempekerjakan 201.000 orang Cina dan 111.000 orang Filipina, menurut data Leechiu, yang memperkirakan POGO menghasilkan 190 miliar peso (USD3,22 miliar) untuk perekonomian setiap tahun, sebuah anugerah bagi sektor properti dan ritel.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan bahwa pergerakan judi online di Indonesia semakin meluas. Bahkan disebutkan, ada aliran dana yang disinyalir terkait judi online mengalir sampai ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

“Dari pantauan PPATK, aliran dana yang terindikasi judi online mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Filipina. Untuk itu PPATK telah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut,” sebut Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana melalui siaran pers, Senin (22/8/2022).

Tidak hanya itu, PPATK menemukan dugaan adanya aliran dana terindikasi terkait judi online ke negara tax heaven. Untuk itu, dia menekankan, hal itu bakal menjadi tantangan bagi pihaknya untuk melakukan penelusuran, agar dana tersebut dapat dibawa kembali ke Indonesia.

Tidak hanya itu, PPATK menemukan dugaan adanya aliran dana terindikasi terkait judi online ke negara tax heaven. Untuk itu, dia menekankan, hal itu bakal menjadi tantangan bagi pihaknya untuk melakukan penelusuran, agar dana tersebut dapat dibawa kembali ke Indonesia.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya kerja sama antara penegak hukum dengan masyarakat. Hal itu demi lancarnya pengusutan polemik judi online.

“PPATK tentu berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dengan memberikan sejumlah informasi intelijen keuangan mengenai aliran dana yang diindikasikan terkait dengan judi online dan secara simultan melakukan koordinasi,” tegasnya.

 

Artikel kami lainnya

Politisi Arief Poyuono: Togel dan Judi Dilegalkan Ekonomi Akan Tumbuh

 

 

 

Leave a Comment